Jakarta | Acehtraffic.com -- Tata Laksana Program CSR perusahan tidak seiring sejalan dengan program pemerintah. Idealnya, baik pemerintah dan swasta harus bersinergi guna mempercepat pemerataan kesejahteraan yang tengah diusung pemerintah.
Deputi Bidang Kemiskinan Ketenagakerjaan dan UKM, BAPPENAS, Ceppi S Sumafilaga, saat berbicara dalam seminar The Real CSR : Peran CSR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Indonesia, yang digagas republika di Jakarta, Rabu [12/10], menyebutkan salah satu langkah konkret dan mendasar untuk segera dilaksanakan adalah pembagian peran.
Ceppie menjelaskan pembagian peran yang dimaksud meliputi kesepakatan bersama, mengetahui peran masing-masing dan pihak-pihak yang terlibat memiliki hak untuk turut serta dalam sumbang saran pemikiran , tenaga dan lain sebagainya.
Dikatakan Ceppie, pemerintah memiliki program pengentasan kemiskinan yang terbagi menjadi empat kluster sasaran pembangunan. Empat kluster tersebut, antara lain kluster I (Rumah Tangga), Kluster II (Komunitas), kluster III (kredit usaha rakyat) dan IV (kebijakan pro rakyat). Dari keempat kluster itu, CSR sendiri mampu berperan dalam kluster II (komunitas), dan III (Kredit Usaha Rakyat). Sementara pemerintah dapat fokus menangani kluster I (rumah tangga) dan kluster IV (program pro rakyat).
Persoalan kemiskinan belum mampu dituntaskan hingga akar rumput. Situasi itu membutuhkan dukungan gebrakan tanggung jawab sosial perusahaan [CSR].
Mengapa demikian?sebab, posisi tanggung jawab sosial perusahaan seperti yang diamanatkan undang-undang diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara dalam pelaksanaannya peran CSR belum memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan rakyat.
Budi Santoso, Staf ahli Menteri Kordinator Perekonomian Bidang Pengentasan Kemiskinan saat berbicara dalam seminar "The Real CSR : Peran CSR Dalam meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Indonesia yang digagas Republika, Rabu [12/10], ada empat harapan pemerintah terkait program CSR.
Keempat hal tersebut, pertama, mampu mendorong ekonomi kerakyatan, kedua, dapat memberikan akses kepada masyarakat, seperti air minum, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Ketiga, Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat miskin dan kelompok khusus seperti lansia, anak-anak.
Terakhir, dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas masyarakat miskin. |AT/Yd/Rep
0 komentar:
Posting Komentar