Banda Aceh | Acehtraffic.com - Enam organisasi sipil Aceh menyatakan konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa dan berpotensi menciptakan kemandekan politik serta ketidakpercayaan publik kepada Pemerintah Pusat.
Ke enam elemen sipil itu adalah AJMI, GeRAK Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh dan PB HAM Pidie. “Kami menyakini konflik Pemilukada mulai mengarah kepada radikalisasi massa, jika Pemerintah Pusat tidak segera mengambil sikap,” kata juru bicara enam elemen itu, Hendra Fadli dalam surat yang dikirim kepada Presiden SBY, Jumat [21/10].
Kekhawatiran itu berdasarkan beberapa pertimbangan yang mengacu pada peta kekuatan politik lokal yang masih eksis. Pertama, konflik regulasi yang menyebabkan PA tidak mendaftarkan calon dalam Pilkada. Kedua, DPRA yang mayoritas darp PA akan ikut-ikutan, Ketiga, sulit untuk memungkiri bahwa PA/KPA memiliki dukungan arus bawah yang kuat. paska keputusan Muzakir Manaf untuk mempertahankan eksistensi MoU dan UUPA sebagai marwah Aceh.
Keempat, kekuatan kelompok Irwandi Yusuf [Gubernur Aceh incumbent] dan kubu pro dan pengguna jalur independen. Kelima, kekuatan politik Partai Nasional [Parnas] yang oportunis dan cenderung ke arus kuat.
“Kisruh Pilkada Aceh mulai mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik, dalam waktu dekat mobilisasi masa akan terjadi seperti di Pidie” sebutnya.
“Kisruh Pilkada Aceh mulai mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik, dalam waktu dekat mobilisasi masa akan terjadi seperti di Pidie” sebutnya.
LSM tersebut juga berasumsi bahwa kelompok pro indepependen akan menangkal serangan mobilisasi masa lawan politiknya. Karena itu, pihaknya menyerahkan hal itu kepada pihak ketiga yaitu pemerintah pusat dan Uni Eropa. SBY tak membiarkan konfrontasi politik Aceh terjadi.
Tidak membiarkan konfrontasi Politik Aceh terus bergulir dan secara konsisten mengarahkan semua pihak yang terkait dengan pengambilan kebijakan strategis mengenai Aceh di tingkat nasional agar menghormati kekhususan Aceh serta seluruh kewenangan Pemerintahan Aceh.
0 komentar:
Posting Komentar