Banda Aceh | Acehtraffic.ocm – Ratusan eks Gerakan Aceh Merdeka [GAM], Kamis [6/10/2011] menyatakan resmi keluar dari Partai Aceh (PA) dan Komite Peralihan Aceh [KPA] di bawah komando Muzakkir Manaf. Mantan kombatan yang tergabung dalam Barisan Rakyat Aceh [BRA] tersebut juga menuntut pelaksanaan Pemilukada Aceh tepat waktu.
”Kami menuntut Pemilukada Aceh jangan ditunda dan Aceh tidak lagi berkonflik. Kami sudah lelah berperang dan melihat pembunuhan di daerah ini,” kata Efendi alias Koboy, mewakili ratusan eks kombatan yang tergabung dalam BRA di Kota Banda Aceh, kemarin.
Koboy yang didaulat sebagai Ketua BRA mengatakan pihaknya telah sepakat menggabungkan diri dalam BRA. Menurutnya, BRA merupakan organisasi eks kombatan GAM yang selama ini tersisih dari perhatian KPA maupun Partai Aceh.
Meski usia organisasi ini baru 6 bulan, struktur kepengurusan sudah terbentuk hampir di 23 kabupaten di Aceh dengan keanggotaan mencapai lima ratusan orang per kabupaten/kota.
”Ini tidak ada hubungannya dengan KPA atau Partai Aceh. Kami murni eks kombatan yang dulu berperang. Sedangkan mereka [KPA dan Partai Aceh-red] adalah warga Aceh yang tinggal di luar negeri serta kembali ke Aceh pasca damai. Kalau Aceh konflik lagi, kami yang kena getahnya, sedangkan mereka kembali lari lagi ke luar negeri,” kata eks kombatan asal Bireuen ini.
Dirinya menambahkan, tujuan utama organisasi mereka adalah memperjuangkan nasib ratusan eks kombatan yang selama ini tidak diakui KPA dan Partai Aceh. Hal ini dinilai juga bertujuan untuk meminimalisir aksi kriminal dengan pelaku eks kombatan pasca damai, salah satunya seperti munculnya Gambit di daerah Aceh Timur.
”Mengapa terjadi kriminal, karena banyak diantara mereka (eks GAM-red) serta keluarganya yang tidak diperhatikan selama ini. Banyak anak yatim piatu serta janda eks kombatan yang hidup sengsara,” pungkas Koboy.
Tolak Penundaan Pemilukada
Sementara itu, mantan GAM yang tinggal di Australia menolak penundaan Pemilukada Aceh yang telah diputuskan pelaksanaannya pada 24 Desember 2011. Menurut mereka penundaan Pemilukada tersebut bisa mengganggu roda pemerintahan di Aceh.
“Kami tidak menginginkan semua pihak menunda Pemilukada Aceh, kami berharap Pemilukada Aceh bisa berjalan tepat waktu seperti yang telah direncanakan,” kata Jurubicara mantan GAM Australia yang tergabung dalam Achenese Australia Assosiation (AAA), Teungku Syehky, Kamis [6/10/2011].
Menurut Syehky, jika Pemilukada Aceh ditunda, hal ini bisa mengganggu roda pemerintah di Aceh yang selama ini sedang diperbaiki pasca konflik dan tsunami yang pernah melanda Aceh.
“Semua pihak tidak boleh memaksakan kehendak mereka untuk menunda Pemilukada Aceh. Yang harus diutamakan saat ini adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Aceh,” ujar Shehky.
Syehky mengatakan, sekitar 200 masyarakat Aceh di Swedia yang tergabung dalam GAM terus memantau situasi politik Aceh. “Terkesan ada pihak yang ingin menunda Pemilukada, ini merupakan kehendak yang tidak baik,” sambungnya. |AT/Yd/HA
0 komentar:
Posting Komentar