![]() |
Jakarta - Berbagai kasus
dugaan korupsi yang terjadi di sejumlah kementerian mestinya menjadi pertimbangan
Presiden SBY untuk mengevaluasi para menterinya.
“Secara
umum saya percaya korupsi sudah menerpa sebagian besar kementerian. Tapi yang
baru terungkap kan baru satu atau dua.
Saya kira dengan terbongkarnya kasus
suap di Kemenakertrans, itu momentum Presiden untuk mengganti menteri yang
diduga terlibat,” ujar pengamat politik Tjipta Lesmana seperti dikutip Rakyat
Merdeka, edisi hari ini Minggu, [4/9].
Seharusnya,
kata Tjipta lagi, Presiden SBY bisa bersikap tegas.
Di
sejumlah negara, Tjipta Lesmana memberikan perbandingan, pejabat yang
tersangkut kasus korupsi hanya memiliki dua solusi: yang bersangkutan merasa
malu lalu mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Presiden atau Perdana
Menteri.
“Persoalannya,
di Indonesia ini hampir 99 persen pejabatnya muka badak,” ucapnya.
Tjipta
yakin para menteri yang terjebak kasus dugaan korupsi tidak akan bisa
melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
Pasalnya, para
menteri itu akan sibuk menutup diri dan meng-counter kasus yang disangkakannya.
Tjipta
memastikan, dengan membiarkan para menterinya tidak dievaluasi dan tidak
ada sanksi tegas, maka pemerintahan akan buruk dan minus prestasi di mata
rakyat.
“Semua
itu tentu akan berpengaruh pada Presiden sendiri. Pemerintahannya akan
terseok-seok dan tidak efektif dan efisien,” jelasnya.|At/rakyatmerdekaonline.com


0 komentar:
Posting Komentar