
Para pejabat Palestina mendesak pihak internasional untuk memulai langkah diplomatik serupa untuk membantu Palestina mengakhiri pendudukan militer Israel dan mendirikan negara Palestina merdeka.
Reyad al-Malki, menteri urusan luar negeri pemerintah sementara Palestina yang dipimpin oleh Perdana Menteri Salam Fayyad, mengatakan kepada harian Al-Ayyam yang berbasis di Sudan Selatan, ia berharap kehadirannya di upacara kemerdekaan Sudan Selatan “akan mengingatkan dunia tentang Palestina”.
"Dunia harus memperhatikan Palestina dan memahami bahwa Palestina memiliki semua karakteristik dari sebuah negara merdeka," kata al-Malki,
Dia juga menambahkan, “hal yang menghambat kemerdekaan adalah adanya pendudukan militer Israel di wilayah Palestina."

Delegasi tingkat tinggi Palestina yang dipimpin oleh Fayyad juga ikut menghadiri perayaan kemerdekaan negara baru Sudan Selatan Sabtu kemarin. Al-Malki mengatakan bahwa dia akan ambil kesempatan ini “untuk memberitahu dunia bahwa Sudan Selatan tidak memiliki karakteristik yang sama dari sebuah negara merdeka seperti Palestina”.
Pada hari Sabtu, Sudan Selatan secara resmi menyatakan kemerdekaannya setelah pisah dari Republik Sudan. Pemimpinnya berharap kemerdekaan dapat mengakhiri peperangan destruktif dalam beberapa dasawarsa.
Ketua Majelis Perwakilan Sudan Selatan James Wani Igga membaca deklarasi Kemerdekaan pada hari Sabtu, dimana ratusan ribu meneriakkan slogan-slogan sukacita dan merayakan kemerdekaan mereka. Pada referendum bulan Januari lalu, hampir 99 persen dari pemilih menyetujui pemisahan diri Sudan Selatan.
Pemerintah Sudan dan masyarakat internasional mengakui hasil referendum yang menyerukan kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Dukungan bagi negara Sudan baru itu telah membuat Palestina melakukan pengajuan ke PBB untuk menuntut kemerdekaan pada bulan September mendatang.
Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa ia bersikeras untuk mengajukan ke PBB pada September, untuk menuntut pengakuan internasional bagi negara Palestina merdeka yang dibentuk di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel dalam perang 1967.
Meskipun Israel dan AS beroposisi terhadap sikap Palestina, Abbas berusaha keras untuk pergi ke PBB untuk menuntut pemerintah Israel Perdana Menteri Netanyahu agar bertanggung jawab atas kebuntuan proses perdamaian.
Pada hari Jumat [08/07], Dewan Perwakilan Rakyat AS memberikan peringatan kepada Palestina bahwa Amerika Serikat akan memotong dana bantuan jika kasus mereka sampai ke PBB pada bulan September untuk menuntut kemerdekaan. Namun, Otoritas Nasional Palestina (PNA) dan gerakan Islam Hamas menolak peringatan itu.
Pejabat senior AS sebelumnya telah memberitahu warga Palestina bahwa Washington menentang permintaan Palestina untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap negara Palestina di PBB pada September mendatang.
Hana Amira, seorang anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan kepada Xinhua bahwa perayaan kemerdekaan Sudan Selatan sedang berlangsung sementara Palestina masih hidup di bawah pendudukan Israel sudah sekitar enam dekade. "Rupanya, keputusan politik terkait," katanya.
"Saya percaya bahwa setelah pengalaman Sudan, masyarakat internasional akan bergerak ke arah Palestina untuk mendukung hak menentukan nasib sendiri dan menawarkan kemerdekaan penuh, di mana isu Sudan benar-benar berbeda dari Palestina," kata Amira. | AT/ZK/Xinhua

0 komentar:
Posting Komentar