Irwandi Semakin Populer

Keinginan Partai Aceh untuk menjegal, menghadang, menyikut jalur Independen  dalam pemilukada Aceh mendatang tak usah di ragukan lagi. Saat pembahasan Qanun pemilukada di DPRA Partai Aceh di bawah kendali Malek Mahmud dan dr.Zaini Abdullah mayes (malas) membahas poin Independen.

Hingga pada tanggal 28 Juni lalu saatnya mereka mensahkan Qanun tersebut, namun untuk menunjukkan bahwa Partai Aceh adalah sebuah partai yang “Gawat”Tangguh” dan Militan menggalang para anggota GAM di lapangan untuk berdemo ke Banda Aceh, dan pada saat itu pula dengan kegembiraan yang luar biasa, dan merasa lebih banyak anggota di DPRA memvoting Qanun tersebut tanpa poin Independen. 

Rasa kemenangan  itu juga terlihat dari komentar para petinggi Partai Aceh yang lain,  “Sesuai pasal 234 UUPA (UU No. 11/2006 –red.), setelah 30 hari disahkan parlemen, qanun itu bisa diberlakukan walaupun gubernur belum teken,” Kata Fachrul Razi lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Namun pernyataan ini mendapat cibiran dari orang yang mengerti hukum.

Hawa kemenangan tersebut hanya bertahan beberapa jam, dimana tanggapan terhadap voting Partai Aceh itu mengundang komentar anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi  “Diteken atau tidak oleh Gubernur, qanun itu batal demi hukum. Tidak ada istilah banding dalam putusan MK. Dalam Undang-undang disebutkan putusan MK sifatnya final dan mengikat. Kalau tidak memasukkan calon perseorangan melanggar konstitusi,” kata Prof Ryaas Rasyid di Banda Aceh, sebagaimana dilansir The Atjeh Post, Rabu (29/6).

Riyas juga menyatakan keheranannya atas keputusan voting di DPRA dan dia melihat voting itu hanya ingin menunjukkan bahwa “Saya gagah dan punya kuasa”. Partai Aceh sepertinya memang Gagah, karena KIP tak peduli dengan ,keinginan mereka, Partai Aceh Di DPRA pun hendak menghajar KIP, dengan membentuk pansus KIP. 

Kip tidak ambil pusing dengan gertakan itu, tanggal 4-8 Juli 2011 membuka pendaftaran bagi calon Independen, hingga batas akhir puluhan balon kepala daerah mendaftar. 

Partai Aceh kembali di landa mimpi buruk. akibat Kip terus berjalan melakukan tahapan pemilukada,  pemandangan itu justru sangat tidak mengenakkan di lihat oleh aktivis Partai Aceh yang royal kepada Mentro dan individu yang tidak senang kepada Irwandi. 

Tak berhasil di situ, orang-orang yang “mungkin “ dekat dengan Partai Aceh mewacanakan penundaan Pilkada, dengan alasan bahwa kondisi tidak sehat bila pilkada di paksakan. Analisa ini kesan luarnya sangat bijak;  istilah nya, orang yang sangat peduli kepada Aceh, lah, tapi terkesan di dalamnya ada upaya  mengelabui pemikiran bahwa kondisi Perdebatan antara Eksekutif (Irwandi) dengan DPRA sudah sangat kacau. 

Istilah dalam bahasa Aceh “Ka Ji Peu Maop” padahal bila kita liat di daerah –daerah masyarakat banyak yang  tidak peduli, malahan menikmati ketegangan ini dan menertawakan yang salah ngomong. Karena masyarakat  pasca MoU sudah bisa menilai siapa yang berkata logis, dan siapa yang sedang berdongeng. 

Pemain-Pemain “ Sofe “, artinya orang yang jangan nampak dan mainnya di kampanye atau merancang strategi dari belakang,  ini coba meracuni dan berbagi pemikirannya dengan berbagai alasan kepada orang yang mampu di racuninya.  

Karena mungkin secara pribadi para pemain itu juga tidak senang dengan Irwandi karena tidak menelpon dirinya, dan mengajaknya jalan-jalan, atau bahasa lain Irwandi tidak menempatkan pemain-pemain sofe ini sebagai Tokoh. 

Dari situ pemain “Sofe” mungkin merasa tidak di hargai dan tidak mendapat syufaat, sehingga di lihat di partai Aceh masih punya banyak kesempatan, dan memungkin kan untuk  mewujutkan target pribadi tertentu di balik itu, maka tak ada pilihan lain…yaa….merapatlah bossss. 

Hitung-hitung menjadi pejabat teras Partai Aceh, begitu juga dengan bungkusan yang lain dari anggota DPRA yang berasal dari Partai Aceh, apalagi jika di liat Partai Aceh sedang butuh pasukan yang banyak, di saat mepet seperti ini.

Dan dari situ juga lahir analisa-analisa yang sasarannya kepada siapa lagi kalo bukan untuk Irwandi?

1. Jika pemilukada di tunda otomatis masa jabatan Gubernur Irwandi sudah habis, sehingga dengan itu ada yang kurang dari kekuatan Irwandi
2. Dan bila penjabat sementara gubernur di tunjuk Pemerintah Pusat asumsinya PJ nanti mau menandatangan Qanun tanpa point Independen sebagaimana keinginan Partai Aceh.

Kira-kira begitu,  mungkin.

Wacana pemain “sofe” di sambut oleh Partai Aceh, Proses lobi-lobi pun terjadi, Partai Aceh merangkul Partai Nasional dan mencoba meng-iyakan harapan agar Pemilukada di tunda enam bulan. Parnas yang sebelumnya menginginkan jalur independen di masukkan dalam Qanun Pilkada.  Kali ini mereka pun ikut ikutan setuju dengan Penundaan Pemilukada.

Bagaimana kekuatan Parnas di masyarakat? Selama ini Parnas hanya ada pengurus di tingkatan propinsi dan kabupaten, sementara di kecamatan antara ada dan tidak. 

Sementara masyarakat pemilih setia hanya ada beberapa orang yang sering di kirim gula, dan kain sarung oleh anggota dewan dari partai, sementara yang tidak mendapat jepretan rezeki itu, adalah masyarakat non partai dan bisa di pastikan kurang percaya pun dengan partai. Di DPRA anggota dewan dari Parnas hanya sedikit. Yang jadi pertanyaan kenapa koloborasi Partai Aceh dengan Parnas Terjadi?

1. Mungkin ada fungsionaris Parnas yang selama ini main Proyek, tapi ada yang tak kebagian selama Irwandi Gubernur, sehingga timbul sakit hati.
2. Mungkin juga Partai Aceh mau membagikan kursi/jabatan penting di DPRA karena Partai Aceh menguasai banyak kursi di DPRA.
3. Mungkin juga Parnas tidak tahu harus mencalonkan siapa? Yang sanggup mematahkan popularitas Irwandi?
4. Atau Parnas sedang menunggu Deal-Deal lain?

Mungkin bisa di yakini, semua deal tersebut bukanlah untuk masyarakat, ………………………

Kondisi ini diakui atau tidak, Partai Aceh semakin dinilai……dan di evaluasi oleh masyarakat, begitu juga dengan partai Nasional. Irwandi kembali populer dengan kondisi ini.  *****

Penulis adalah Muhammad seorang mahasiswa semester terakhir di sebuah Universitas di Aceh*