MANILA--Seorang janda wartawan korban pembantaian di Maguindanao Filipina Selatan oleh klan Ampatuan dan seorang direktur National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) menghadapi kemungkinan tuduhan penghinaan pengadilan karena kritik mereka terhadap Pengadilan Banding. Demikian laporan Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), mitra Kanal Informasi di Manila. CMFR adalah salah satu pendiri Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) yang bermarkas di Bangkok.
Pengadilan Banding Manila memerintahkan Rowena Paraan dan Monette Salaysay untuk menjelaskan secara tertulis pernyataan mereka yang dipublikasikan pada 2 Maret 2011 yang diduga menyindir adanya ketidakadilan, penyuapan dan korupsi di pengadilan banding. Paraan adalah sekretaris jenderal NUJP, sementara Salaysay adalah janda Napoleon Salaysay, salah satu dari 32 jurnalis dan pekerja media yang tewas dalam pembantaian 23 November 2009 di Ampatuan, Maguindanao di mana 58 orang tewas.
Pernyataan Rowena Paraan dan Monette Salaysay dimuat Philippine Daily Inquirer edisi 3 Maret 2011. The Inquirer mengutip Salaysay menulis bahwa Salaysay menerima laporan hakim Pengadilan Banding mungkin telah disuap untuk membuat keputusan yang menguntungkan bagi terdakwa Gubernur Ampatuan Zaldy.
Paraan dan Salaysay dituding Pengadilan Tinggi Manila telah mengancam martabat pengadilan. Pengadilan Tinggi mengunakan hukum Filipina bahwa pengadilan memiliki kewenangan untuk menindak orang yang menghina pengadilan, langsung atau tidak langsung menghalangi atau menghambat administrasi pegadilan.
Salaysay, dalam sebuah wawancara dengan CMFR, mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan dasar bagi tuduhan itu ia hanya mengatakan yang sebenarnya. "Saya berharap pejabat pemerintah tidak menjadi bawang berkulit. Jika itu tidak benar, maka mengapa mereka tidak memperbaikinya?” kata Salaysay.|Kanal Informasi
0 komentar:
Posting Komentar