Jakarta - Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
Evita Herawati Legowo, menegaskan, pemerintah berencana menghapuskan
subsidi bahan bakar minyak untuk jenis premium. Hal ini artinya bukan
malah menghapus sama sekali bensin murah tersebut.
"Karena tidak semudah itu menghapus premium," kata Evita, ketika
dijumpai di acara Diskusi Investasi Energi Amerika Serikat - Indonesia,
hari ini.
Ia menyatakan perlu pertimbangan yang lebih matang dalam menghapus premium, mulai dari persiapan infrastruktur di pom bensin hingga kapasitas kilang untuk memproduksi bahan bakar beroktan lebih tinggi."Jadi yang dimaksud Menteri adalah menghapus subsidinya," ucapnya.
Evita memaparkan pemerintah memang memiliki rencana jangka panjang untuk menghapus subsidi bagi bahan bakar jenis premium pada tahun 2014 mendatang sesuai dengan roadmap yang dicanangkan. Tetapi, penghapusan tersebut pun tidak berarti untuk menghilangkan subsidi secara keseluruhan.
Karena kita punya kewajiban untuk tetap sediakan subsidi,” katanya. Hanya, pemerintah kini sedang mencari cara terbaik agar subsidi yang diberikan benar-benar jatuh kepada masyarakat yang berhak saja.
Hingga saat ini, pemerintah belum juga memiliki opsi menaikkan harga premium. Opsi ini disarankan oleh para pakar untuk mengurangi beban subsidi yang semakin membengkak atas naiknya harga minyak dunia. "Setiap dua minggu sekali kita rapat, tapi belum ada opsi itu," kata Evita.
Sementara belum ada kebijakan pasti itu, kata Evita, pemerintah hanya bisa mengandalkan imbauan kepada masyarakat sebagai alat untuk mengurangi beban negara dalam pembengkakan subsidi BBM. Sambil menanti adanya kebijakan yang resmi dan disetujui DPR, pemerintah juga terus mengkaji upaya yang cocok diterapkan dalam masyarakat untuk mengatur penggunaan BBM bersubsidi. "Kita siapkan beberapa percobaan, tapi sementara diuji per rute terlebih dahulu.”
Dari sisi konsumsi, Evita mengaku pemerintah bisa memenuhi target yang dipatok pemerintah tahun ini sebesar 38,5 juta kiloliter."Kalau kuota kita belum putus asa," katanya. Sehingga, pemerintah masih belum mempertimbangkan untuk mengajukan perubahan dan penambahan kuota BBM subsidi di APBN-P mendatang.
Padahal data terakhir dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHMigas) menunjukkan konsumsi dari Januari hingga akhir April lalu telah menyentuh angka 13 juta kiloliter. Angka ini melebihi sekitar 5,74 persen kuota BBM yang telah ditetapkan sampai dengan tenggat waktu tersebut. |Tempo
Ia menyatakan perlu pertimbangan yang lebih matang dalam menghapus premium, mulai dari persiapan infrastruktur di pom bensin hingga kapasitas kilang untuk memproduksi bahan bakar beroktan lebih tinggi."Jadi yang dimaksud Menteri adalah menghapus subsidinya," ucapnya.
Evita memaparkan pemerintah memang memiliki rencana jangka panjang untuk menghapus subsidi bagi bahan bakar jenis premium pada tahun 2014 mendatang sesuai dengan roadmap yang dicanangkan. Tetapi, penghapusan tersebut pun tidak berarti untuk menghilangkan subsidi secara keseluruhan.
Karena kita punya kewajiban untuk tetap sediakan subsidi,” katanya. Hanya, pemerintah kini sedang mencari cara terbaik agar subsidi yang diberikan benar-benar jatuh kepada masyarakat yang berhak saja.
Hingga saat ini, pemerintah belum juga memiliki opsi menaikkan harga premium. Opsi ini disarankan oleh para pakar untuk mengurangi beban subsidi yang semakin membengkak atas naiknya harga minyak dunia. "Setiap dua minggu sekali kita rapat, tapi belum ada opsi itu," kata Evita.
Sementara belum ada kebijakan pasti itu, kata Evita, pemerintah hanya bisa mengandalkan imbauan kepada masyarakat sebagai alat untuk mengurangi beban negara dalam pembengkakan subsidi BBM. Sambil menanti adanya kebijakan yang resmi dan disetujui DPR, pemerintah juga terus mengkaji upaya yang cocok diterapkan dalam masyarakat untuk mengatur penggunaan BBM bersubsidi. "Kita siapkan beberapa percobaan, tapi sementara diuji per rute terlebih dahulu.”
Dari sisi konsumsi, Evita mengaku pemerintah bisa memenuhi target yang dipatok pemerintah tahun ini sebesar 38,5 juta kiloliter."Kalau kuota kita belum putus asa," katanya. Sehingga, pemerintah masih belum mempertimbangkan untuk mengajukan perubahan dan penambahan kuota BBM subsidi di APBN-P mendatang.
Padahal data terakhir dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPHMigas) menunjukkan konsumsi dari Januari hingga akhir April lalu telah menyentuh angka 13 juta kiloliter. Angka ini melebihi sekitar 5,74 persen kuota BBM yang telah ditetapkan sampai dengan tenggat waktu tersebut. |Tempo
0 komentar:
Posting Komentar