Bawaslu Aceh Tamiang Hadiri Pleno PDPB Triwulan III, Jumlah Pemilih Capai 223.452 Orang

ACEH TAMIANG — Ketua Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, Imran, SE, MH, Bersama Kordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Mutia Arisa menghadiri Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2026 yang digelar di Kantor KIP Aceh Tamiang, Selasa (29/9/2026).

Rapat pleno tersebut membahas sekaligus mengesahkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bagian dari upaya memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang disahkan dalam rapat pleno, jumlah pemilih berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tamiang tercatat sebanyak 223.452 pemilih.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 111.550 pemilih merupakan laki-laki, sedangkan 111.902 pemilih merupakan perempuan. Data tersebut tersebar di 216 desa/kelurahan yang berada di 12 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ketua Bawaslu Aceh Tamiang, Imran, menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu.

“Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan penting dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Kami akan terus melakukan pengawasan terhadap proses ini sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu,” ujar Imran.

Menurutnya, pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih diperlukan untuk memastikan setiap perubahan data, baik penambahan maupun pengurangan pemilih, tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rapat pleno terbuka tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam menjaga kualitas data pemilih di Kabupaten Aceh Tamiang, sehingga data yang tersedia dapat menjadi basis yang akurat dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan berikutnya. (em)

 

Bawaslu Aceh Tamiang lakukan Konsolidasi Demokrasi Dengan Bupati Aceh Tamiang

Aceh Tamiang | Bawaslu _ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang – melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Bupati Aceh Tamiang dalam rangka memperkuat Konsolidasi Demokrasi serta membangun sinergi kelembagaan menjelang tahapan kepemiluan yang akan datang. Rabu, (15/07/2026)

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Aceh Tamiang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan kondisi terkini Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Beliau menjelaskan bahwa bencana tersebut berdampak terhadap sekitar 300.000 jiwa, sehingga membutuhkan perhatian dan kolaborasi dari berbagai pihak dalam proses penanganan dan pemulihan.

Pada kesempatannya, Bawaslu Aceh Tamiang menyampaikan maksud kunjungan sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Bawaslu juga mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu agar dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, Bawaslu Aceh Tamiang memaparkan perkembangan terbaru terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Penyampaian informasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dinamika regulasi kepemiluan serta pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Aceh Tamiang juga memperkenalkan Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) sebagai salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Melalui pertemuan ini, Bawaslu Aceh Tamiang berharap hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang semakin erat sehingga tercipta kolaborasi yang kuat dalam mendukung penguatan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. (*)

Bawaslu Aceh Tamiang Laksanakan Konsolidasi Demokrasi, Dialog Kepemiluan Libatkan Ormas untuk Jaga Stabilitas Demokrasi

Aceh Tamiang | Bawaslu - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang, Menggelar diskusi kepemiluan bersama sejumlah elemen organisasi kepemudaan dan keagamaan di cafee Pistop Karang Baru, yang mengangkat tema Isu strategis terkait dinamika pemilu. Selasa (16/6/2026)

Turut hadir dalam diskusi ini Anggota Bawaslu Aceh Tamiang dan staf Sekretariat serta perwakilan dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (KOPRI) serta Gerakan Pemuda Ansor (GP. ANSOR) Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perspektif kolektif dalam menyikapi tahapan dan hasil pemilu secara objektif.

Imran ketua Bawaslu Aceh Tamiang menegaskan bahwa isu pelangaran pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman yang utuh terhadap mekanisme pelaporan menjadi penting bagi seluruh elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap pelanggaran terhadap  pemilu harus dilaporkan melalui jalur hukum yang telah diatur.

Menurutnya, peran organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan sangat strategis dalam menjaga stabilitas sosial pasca pemilu. Organisasi memiliki basis massa yang kuat dan mampu menjadi penghubung informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan demikian, potensi disinformasi dan konflik dapat diminimalkan.

Dalam diskusi tersebut, para peserta juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait proses pelaporan serta tahapan penyelesaian, Pemahaman yang baik dinilai dapat mendorong sikap dewasa dalam menerima hasil pemilu, sekaligus memperkuat legitimasi demokrasi.

Imran menutup diskusi dengan menegaskan komitmen Bawaslu Aceh Tamiang untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Langkah ini dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas di daerah. (*) 

4 CPNS Bawaslu Kabupaen Aceh Tamiang dilantik

Aceh Tamiang | Bawaslu - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang mengikuti kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil serta Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) pada Selasa, 19/05/2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, yakni secara luring bagi jajaran Bawaslu di wilayah Pulau Jawa dan secara daring melalui Zoom Meeting bagi jajaran Bawaslu dan Panwaslih di luar Pulau Jawa.

Ada empat Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menerima pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.

Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, Ferdinand Eskol Tiar Sirait. Dalam amanatnya, Ferdinand Eskol Tiar Sirait menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga menyangkut komitmen dalam menjaga marwah dan nama baik lembaga. Beban yang diemban oleh seorang abdi negara adalah menjaga marwah dan nama baik lembaga. Karena itu integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai ASN di lingkungan Bawaslu,” tegas Ferdinand

Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI dalam sambutannya menekankan pentingnya kesiapan mental, dedikasi, dan integritas bagi setiap ASN di lingkungan Bawaslu. Ia menyampaikan bahwa menjadi PNS di Bawaslu memerlukan tekad dan komitmen yang kuat, khususnya dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pemilihan yang memiliki dinamika kerja berbeda dengan instansi pada umumnya, Rahmat Bagja juga menegaskan bahwa integritas merupakan nilai utama yang harus dijaga oleh setiap pegawai di lingkungan Bawaslu. Ia mengingatkan agar seluruh ASN menjauhi kebiasaan maupun budaya kerja yang tidak bertanggung jawab dan dapat merusak profesionalitas lembaga.

Dengan dilantiknya para PNS di lingkungan Bawaslu maka ini menjadi bagian dari penguatan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu dan Panwaslih, guna mendukung profesionalitas, integritas, serta kualitas pelayanan kelembagaan dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan umunya dan di di Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang khususnya. (*)

Ini Video Kondisi Kayu Pasca Banjir di Pasantren Darul Muhlisin Aceh Tamiang

acehtraffic.com | Aceh Tamiang - Ini Video Kondisi Kayu Pasca Banjir di Pasantren Darul Muhlisin Aceh Tamiang. Video ini diambil pada tanggal 24 Des 2025

BUKA Link https://youtube.com/shorts/vU4NnaM-Ak4?si=upa8EUjl6vR7XCk7

Satgas : 91 Ribu Korban bencana Aceh Masih di Pengungsian

Jakarta | acehtraffic.com-  Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra melaporkan, hingga Kamis, 29 Januari 2026, sebanyak 111.788 warga masih berada di posko pengungsian. Aceh menjadi provinsi dengan jumlah pengungsi tertinggi, mencapai lebih dari 80 persen dari total pengungsi di tiga provinsi terdampak.

Juru Bicara Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatra, Amran, menyebutkan Aceh tercatat sebagai provinsi dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 91.663 orang, sementara Sumatra Utara 11.085 pengungsi, dan Sumatra Barat 9.040 pengungsi. 

“Total secara keseluruhan pengungsi sampai dengan kemarin itu ada 111.788 jiwa,” ujarnya.

Meski jumlah pengungsi mencapai ratusan ribu, Amran menyebut terdapat tren penurunan secara bertahap. Pemerintah menargetkan seluruh warga terdampak dapat segera pindah ke hunian yang lebih layak.

“Jumlah pengungsi terus berkurang dari waktu ke waktu, dan diharapkan nantinya tidak ada lagi warga yang tinggal di posko pengungsian,” jelasnya.

Untuk mendukung relokasi warga, pemerintah mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) sekaligus menyalurkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Hingga saat ini, dari total rencana pembangunan 17.231 unit Huntara, sebanyak 4.281 unit telah rampung dibangun, sementara 5.932 warga telah menerima DTH.

Aceh, sebagai provinsi dengan dampak paling masif, menjadi fokus utama pembangunan infrastruktur darurat. Saat ini, 3.248 unit Huntara telah selesai dibangun untuk menampung warga yang kehilangan tempat tinggal, sementara 9.766 warga Aceh terdampak memilih skema DTH sembari menunggu proses rekonstruksi rumah permanen.

Dengan selesainya unit Huntara tambahan dan penyaluran DTH, pemerintah berharap beban psikologis dan sosial warga di pengungsian dapat segera teratasi.[pintoe]

Gubernur Aceh : Status Tanggap Darurat Banjir Berakhir, Ganti Transisi Pemulihan

Banda Aceh - Pemerintah Aceh menetapkan status berakhirnya masa tanggap darurat bencana Aceh, berganti status transisi pemulihan pascabencana selama 90 hari ke depan.

Demikian disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem pada rapat koordinasi secara virtual yang digelar Kamis malam (29 1/2026). Rapat dihadiri oleh Sekda Aceh M. Nasir, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Dr. Safrizal ZA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, serta jajaran Forkopimda lainnya.

“Kami menetapkan Status Transisi Pemulihan Bencana Hidrometeorologi Aceh selama 90 hari ke depan, terhitung mulai 29 Januari hingga 29 April 2026,” ujar Muzakir Manaf dalam keterangannya.

Dalam arahannya, Gubernur Muzakir Manaf menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan terkait untuk segera menjalankan sejumlah poin krusial dalam masa transisi ini.

Prioritas utama mencakup keberlanjutan koordinasi lintas sektor dalam upaya pertolongan, serta jaminan pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan bagi kelompok rentan maupun pengungsi di wilayah terdampak.

Langkah ini dibarengi dengan optimalisasi pendanaan yang bersumber dari APBA guna memastikan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) dapat rampung sesuai target pada awal Februari mendatang.

“Selanjutnya dokumen R3P dijadwalkan ditetapkan pada 2 Februari dan diserahkan kepada BNPB pada 3 Februari 2026,” ucap Mualem.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menyatakan kesiapannya untuk mengawal teknis pelaksanaan di lapangan. Fokus utama dalam waktu dekat adalah percepatan pembersihan sisa material bencana di wilayah dataran tinggi.

M. Nasir menegaskan, pengumuman status transisi ini menjadi titik awal bagi Aceh untuk bangkit dan memulihkan infrastruktur serta sosial ekonomi masyarakat.[acehkini]

Bawaslu Aceh Tamiang Launching Kampung Demokrasi

Aceh Tamiang – Dalam usaha mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu 2024 , Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang Melaunching Kampung Kesehatan Kecamatan Karang Baru sebagai Kampung Demokrasi. Kamis 15 September 2022

Launching Kampung Demokrasi tersebut ditandai dengan menabuh rapai serta tanda tangan bersama unsur Forkopimda Aceh Tamiang, Perangkat Desa Kesehatan, Panwaslih Aceh Tamiang serta Panwaslih Provinsi Aceh.

Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, Nyak Arief Fadhillah Syah dalam sambutannya mengatakan  untuk Aceh Panwaslih telah membentuk 10 Kampung Demokrasi, dan 5 Pengembangan Kampung Demokrasi termasuk salah satunya adalah Kampung Kesehatan. Penetapan kampung Kesehatan sebagai Kampung Demokrasi tentunya melalui tahapan-tahapan penilaian yang salah satunya adalah adanya kenginan untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakatnya ke kehidupan yang demokratis.  

Dia menambahkan ciri masyarakat yang demokrasi adalah setiap keputusan diambil dengan cara musyawarah, mengharga pilihan politik, dapat menyampaikan informasi dengan bebas dan damai, dan terjaminnya hak-hak konsitusi dan taat pada konstitusi.  

“Bagaimana taat pada kontitusi? Misalnya dalam pemilu sudah terlihat potensi kerawanan misalnya ada kecendrungan pemasangan alat peraga kampanye difasilitas umum, jadi kita masyarakat bersepakat bagaimana cara mencegahnya agar itu tidak terjadi, ini adalah wujud partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu,” ujar Nyak Arief 

Nyak Arief menambahkan bahwa dengan ditetapkannya Kampong kesehatan tersebut menjadi salah satu contoh diantara 212 Kampung yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang.

Drs. H Asra, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dalam sambutanya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Bawaslu baik itu Panwaslih Provinsi Aceh maupun Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang yang telah menetapkan kampong kesehatan menjadi salah satu kampong demokrasi.

“ Saya sangat berharap bahwa kedepannya bisa di tetapkan Kampung Demokrasi tersebut ada di setiap Kecamatan sehingga masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang tercerdaskan melalui adanya Kampung Demokrasi Pengawasan Partisipatif,” ungkap Sekda. 

Sementara itu Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Tamiang, Imran menjelaskan bahwa launching kampong demokrasi ini merupakan langkah strategis Bawaslu Republik  tahun 2020 – 2024.

“kita mengajak semua masyarakat untuk terus membangun nilai-nilai kearifan local untuk sarana menerapkan nilai demokrasi dalam berbagai aktivitas termasuk ikut berpartipasi dalam mengawasi tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung,”sebut Imran (*)

Bawaslu Aceh Tamiang Rekrut Pengawas Pemilu Kecamatan

Aceh Tamiang - Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Tamiang mulai merekrut calon anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk 12 kecamatan.

Imran Ketua Panwaslih Aceh Tamiang mengatakan pihaknya akan membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pawascam) untuk bekerja melakukan pengawasan tahapan  pemilu 2024 ditingkat kecamatan.  BUKA LINKS INI - www.acehtamiang.bawaslu.go.id

"Segala proses rekrutmen dikerjakan oleh kelompok kerja pembentukan (Pokja) Panwascam," kata Imran kepada wartawan, Jumat 16 September 2022.

Imran menambahkan pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatn  berdasarkan surat Keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022,  tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panitia pengawas pemilu kecamatan dalam pemilu serentak tahun 2024, dan surat perintah perekrutan dari Panwaslih Aceh 

Masyarakat dihimbau untuk melihat pengumuman lengkap tersebut di Kantor Camat masing-masing kecamatan atau  di website resmi Bawaslu Aceh Tamiang, mengenai pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota Panwaslu kecamatan akan dilaksanakan pada 21-27 September 2022, akan diterima dikantor Panwaslih Aceh Tamiang, Jalan RSUD-1 Kampung Kesehatan Karang Baru mulai pukul 09.00-17.00 WIB, atau dapat juga mengirimkan berkas lamaran ke email pokjarekrutacehtamiang2022@gmail.com

Imran juga menambahkan syarat untuk mennjadi calon anggota Panwascam berusia paling rendah 25 tahun, pendudikan paling rendah SMA/MA sederajat, bukan anggota partai politik, tidak terdaftar sebagai anggota parpol. 

“Banyak kelengkapan, lebih bagus kunjungi web kami, dan disana sudah tersedia lengkap  syarat dan kelengkapan yang harus disiapkan peserta,”tambah Imran 

Selain itu, perlu juga diinformasikan tes calon Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) kali ini berbeda dengan tes Panwascam pada pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara langsung manual, namun kali ini peserta tes harus bersiap diri dengan tes Computer Assisted Test (CAT). (*)

Wagub Aceh Terima Kunjungan Komisi VIII DPR RI

Banda Aceh | acehtraffic.com – Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menerima kunjungan tim dari Komisi VIII DPR RI yang membidangi, Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penangguangan Bencana, Badan Amil Zakat dan Badan Wakaf Indonesia di ruang potensi Daerah, Kamis (15/02/2017).

Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi VIII, H. Marwan Dasopang mengatakan, kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh untuk mendapatkankan informasi dan data factual terkait pelaksanaan program pembangunan secara umum di Aceh dan yang menjadi tupoksi Komisi VIII.

Tim Komisi DPR RI juga akan melakukan sejumlah kunjungan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, dan Pondok Pesantren Darul Qurani.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Aceh saat menyambut baik kunjungan tim Komisi VIII DPR RI ke Aceh.

“Kami menganut Pemerintahan yang kolaboratif, artinya tidak ada sekat-sekat antar lembaga, dan saling berkerja sama dalam menyelesaiakan berbagai masalah, yang namanya Pemerintah ya Pemerintah,” kata Nova.  

Nova berharap kunjungan Komisi VIII DPR RI ke Aceh dapat memberi manfaat kepada DPR RI dan juga Pemerintah Aceh. “Kami memberikan waktu yang sebanyak-banyak kepada Komisi VIII untuk berdiskusi dengan lembaga terkait di Aceh,” ujar Nova.

Pertemuan tersebut dihadiri, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Munawar, Kepala Dinas Sosial Aceh, Al-Hudri, Kepalda BPBA, Yusmadi, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nevi Ariyani, Kakawanil Kemenag Aceh, Daud Pakeh serta sejumlah pejabat terkait lainnya.

Aceh Timur Sosialisasi Pemberantasan Saber Pungli

acehtraffic.com | IDI – Bupati Aceh Timur H. Hasballah HM.Thaib melalui Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Timur, Safrizal, SH, M.AP, membuka secara resmi Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Sapu Bersih-Pungutan Liar (Saber Pungli) di Aula Serbaguna Idi, Kabupaten Aceh Timur, Jumat 15 Desember 2017.

Dalam sambutannya, Safrizal menjelaskan, dengan adanya sosialisasi tersebut maka hal-hal yang berurusan dengan pungutan yang tidak resmi (liar—red) semakin menghilang. “Kami berharap seluruh peserta untuk berperan aktif dalam mensosialisasi program saber pungli hingga ke satkernya masing-masing, karena pungli itu merugikan masyarakat dan daerah,” ujar Safrizal.

Sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan dihadiri ratusan peserta dari pimpinan SKPK, BUMN/BUMD, perbankan, camat, keuchik, kepala SMA/SMP/SD dan pokja dan anggota UPP Kabupaten Aceh Timur.

Sementara pemateri hadir dari Tim Satgas Saber Pungli Propinsi Aceh yaitu AKBP Drs. Zakaria, Kompol Syamsuar, Rudi Ismawan, AKP Suhardi, Irmayani, Bripka Rahmat Salihin. Kegiatan sehari itu diikuti ratusan peserta dari berbagai instansi pemerintah (sad)

Kejaksaan Ingatkan Kerawanan Penggunaan Dana Desa

acehtraffic.com- Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Toegarisman mengatakan, kejaksaan berkomitmen untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana desa oleh perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya sosialisasi dana desa yang dilakukan kejaksaan se-Indonesia ke desa-desa.

Tujuannya yakni mengedukasi kepala desa agar dana tersebut digunakan sesuai peruntukan.

"Untuk menghindari penggunaan yang tidak semestinya, pelanggaran hukum, dan tujuan tidak tercapai, maka kejaksaan melaksanakannya secara serentak pada hari ini," ujar Adi di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Adi mengatakan, dana desa yang digelontorkan pemerintah jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, penegak hukum harus memastikan dana tersebut tepat sasaran.

Adapun materi sosialisasinya yakni terkait tujuan pemerintah memberi dana desa, mekanisme penyaluran, penggunaannya, hingga melaporkan jika menemukan kecurangan dalam penggunaannya.

"Sehingga proses penggunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa dilaksanakan dengan benar, tidak ada penyimpangan dan tujuannya tercapai," kata Adi.

Kejaksaan juga mengingatkan kerawanan penggunaan dana desa dan celah-celah penyelewengannya. Misalnya, dana desa digunakan di luar rencana oembangunan prioritas. Ditemukan juga kasus penggunaan dana desa yang anggarannya sudah masuk anggaran daerah sehingga ada anggaran ganda.

"Termasuk ada kegiatan fiktifnya. Itu kita ingatkan," kata Adi.

Kejaksaan mulai gencar melakukan sosialisasi dana desa tak lama setelah adanya tangkap tangan di Kejaksaan Negeri Pamekasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudi Indra Prasetya diduga menerima suap untuk menghentikan penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa.

Awalnya, sejumlah lembaga swadaya masyarakat melaporkan dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp 100 juta yang menggunakan dana desa.

Anggota LSM melaporkan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi, ke Kejaksaan Negeri Pamekasan. Laporan itu sempat ditindaklanjuti Kejari Pamekasan dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan. Tetapi, diduga ada komunikasi beberapa pihak di Kejari dan Pemkab Pamekasan.

Dalam pembicaraan antara jaksa dan pejabat di Pemkab Pamekasan, disepakati bahwa penanganan kasus akan dihentikan apabila pihak Pemkab menyerahkan Rp 250 juta kepada Kajari Pamekasan.

Bupati Pamekasan Achmad Syafii ingin agar kasus tersebut dihentikan dan menganjurkan untuk menyuap jaksa. Ia juga ikut berkoordinasi untuk menurunkan angka yang disepakati sebesar Rp 250 juta. Akan tetapi, Kepala Kejari menolak menurunkan angka pemberian yang telah disepakati. (kompas.com)

Sekda Buka Rakor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional

Banda Aceh |acehtraffic.com– Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Dermawan, MM yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Drs. Syaiba Ibrahim membuka  Rapat Koordinasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)  se- Aceh di hotel Grand Nanggroe, Kamis (24/08/17).

Sekda Dermawan dalam sambutan yang dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Syaiba Ibrahim menyampaikan, penyediaan air minum merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus ditingkatkan karena kebutuhan air minum masyarakat terus meningkat. 

Syaiba mengakui, upaya pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat tidaklah mudah. 

Hal ini disebakan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat seperti terbatasnya kemampuan PDAM dalam menjamin kelancaran pendistribusian air bersih ke pelanggan,  sulitnya menjangkau pelanggan yang jauh dari pusat pelayanan, dan soal ketersediaan sumber air bersih yang terkadang tidak stabil.

Untuk mengatasi hambatan itu kata Syaiba, Pemerintah Aceh  telah membentuk Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BP SPAM) Regional , dengan tugas utama  melakukan pendampingan bagi PDAM di seluruh Aceh agar dapat meningkatkan kinerjanya.

“Lembaga ini juga bertugas melakukan pengembangan SPAM di berbagai daerah, dengan harapan agar empat standar pelayanan dan penyediaan air minum, yaitu: kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan, dapat kita penuhi,” kata Syaiba.

Meskipun tidak mudah kata syaiba, Peningkatan pelayanan tetap akan ditingkatkan dengan memberdayakan semua kekuatan yang ada, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. 

“Oleh sebab itu, program-program penyediaan air di Aceh perlu kita sinergikan dengan program yang ada di tingkat pusat,”ujar Syaiba. 

Syaiba mengatakan, pertemuan rapat koordinasi tersebut akan lebih fokus pada upaya menggali permasalahan dan merumuskan ide-ide untuk meningkatkan pelayanan dan akses air minum kepada masyarakat di Aceh. 

“Mari kita memanfaatkan forum ini untuk saling berdiskusi, berbagi dan bertukar informasi terkait upaya meningkatkan program layanan air minum yang lebih baik.  Semoga kerja keras dan niat baik kita mendapat ridha dari Allah SWT,” ujar Syaiba. (lis)

Pengurus Baru Veteran Dikukuhkan

IDI |acehtraffic.com– Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Aceh Timur Masa Bakti Tahun 2016-2021 dikukuhkan. Pengukuhan dan pelantikan dipusatkan di Aula Serbaguna Idi, Rabu 23 Agustus 2017.

Hadir dalam kesempatan itu antara lain Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, SH,SP, MM, Pabung Idi (Makodim 0104 Aceh Timur ) Mayor Inf. Sulistiono, para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), para camat dan tamu lainnya. Pelantikan dan pengukuhan dilakukan Ketua LVRI Aceh, Kolonel (Purn) H.M.Djafar Karim.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib dalam sambutan yang dibacakan Asisten II Setdakab Aceh Timur, Usman A. Rachman, SH, SP, MM, mengapresiasi pelantikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LVRI Aceh Timur di Idi, karena selama ini LVRI Aceh Timur berkantor di Langsa.

“Alhamdulillah, sekarang di Aceh Timur sudah memiliki Kepengurusan LVRI. Muda-mudahan keberadaannya didaerah dapat menambah pengetahuan kalangan pelajar dalam mensosialisasi makna perjuangan dan kemerdekaan,” ujar Usman seraya mengatakan, perlu diketahui tanpa mereka (pejuang terdahulu—red) akan akan lahir negeri ini seperti ini.

Kepengurusan DPC LVRI Aceh Timur Tgk. Ilyas Arbi (Ketua), Hanafiah Basyah (Wakil Ketua), Ilyas (Sekretaris) dan Tgk. H. M. Yasin (Bendahara). Anggota terdiri dari Abd. Djalil Yusuf, M. Zein Ajad, Muhammad Yunus, Amiruddin, Ismail Bencik dan Abdullah Amad. (sd).

Camat Dapat Bimbingan soal Paten

IDI | acehtraffic.com– Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri, M.AP, membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kegiatan tersebut berlangsung Aula Kantor Camat Idi Rayeuk, Kab. Aceh Timur, Senin-Selasa 21-22 Agustus 2017.

Ketua Panitia Muhammad Ridha, S.STP, selaku Kasubag Umum Sekdakab Aceh Timur dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan SK Bupati Aceh Timur Nomor 140/369 Tahun 2017. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dan sebanyak 72 orang peserta yang terdiri dari 24 orang camat, 24 orang Kasi serta petugas loket sebanyak 24 orang.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib, melalui Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri, M.AP, dalam sambutan menyampaikan, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan pelayanan penyelenggaran pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai tahap terbitnya dokumen.

“Masyarakat cukup menyerahkan berkas ke loket pelayanan sambil duduk menunggu sejenak. Kemudian dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai. Setelah itu melakukan tarif pembayaran bila ada tarifnya,” kata Zahri seraya menambahkan, pelimpahan sebagian wewenang kepada kecamatan untuk mengurusi bidang perizinan dan pelayanan bidang non-perizinan masyarakat dapat dengan mudah untuk dilayani.

Zahri menambahkan, tujuan dilaksankan kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta manfaat akan dirasakan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, tidak diskriminatif dan transfaran.

“Dengan demikian masyarakat akan lebih puas dalam memperoleh pelayanan dari kecamatan. Memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan informasi serta menghargai martabat dan kedudukan warga penguna pelayanan,” tutup Zahri. (***).

Peringatan HAN Di Aceh Timur Meriah

Aceh Timur | acehtraffic.com- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di Kab. Aceh Timur, lebih meriah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Puncak peringatan dipusatkan di Aula Serbaguna Idi, Kab. Aceh Timur, Selasa 22 Agustus 2017.

Kegiatan yang dimotori Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Aceh Timur itu menampilkan berbagai kegiatan. Diantaranya, Vokal Solo dan Rebana. “Peserta yang tampil dalam Vokal Solo ini adalah Juara I Vokal Solo Provinsi Aceh dari SLB Cahaya Peureulak,” kata Kepala DP3AKB Aceh Timur, Ir. Ahmad.

Untuk penampilan Rebana dari SDN 1 Peudawa. Bahkan untuk pembacaan Suara Anak Indonesia dibaca oleh Ari Maulana sebagai Juara I Balap Kursi Roda Tingkat SLB se Aceh dari SLB Cahaya Peureulak, Aceh Timur. “Kita sengaja menampilkan anak-anak disabilitas yang berprestasi tahun ini, sehingga termotivasi anak-anak kita yang normal. Jika ada kemauan pasti ada jalan,” ujar Ahmad.

Bupati Aceh Timur H.Hasballah HM. Thaib dalam sambutan Peringatan HAN Aceh Timur 2017 yang dibacakan Asisten Pemerintahan Setdakab Aceh Timur, Drs. Zahri, M.AP, menharapkan, peringatan HAN kali ini dapat melindungi dan memberikan hak terhadap anak Indonesia. “Peringatan ini agar menjadi momentum dalam membangkitkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab bersama dalam menjamin hak-hak anak,” ujarnya.

Diharap, kedepan masyarakat khususnya di Kab. Aceh Timur, lebih memperhatikan hak-hak anak Indonesia. Begitu juga dengan permasalahan yang mendera anak-anak, sebab dampak dari kekerasan terhadap anak sangat terpengaruh terhadap perkembangan bangsa, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi.

Dalam kesempatan itu hadir Waka Polres Aceh Timur Kompol Carlie, S.Ik, Pabung makodim 0104 Aceh Timur, Mayor Inf. Sulistiono, Ketua Persit KCK, Ketua DWP Aceh Timur, Novi Afriyanti, SE dan juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Timur lainnya, kepala Kepala SKPK, para camat, Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Forum Anak Daerah dan Oraganisasi Kewanitaan serta lembaga pemerhati anak. (sd).

Pemkab Aceh Timur Terima Sumbangan Hewan Qurban Dari PT Medco

Aceh Timur | acehtraffic.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur, menerima 19 ekor hewan qurban dari proyek Blok A PT Medco E&P Malaka. Nantinya, hewan qurban itu akan diserahkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Bupati Aceh Timur, H. Hasballah HM.Thaib atau Rocky, Senin 21 Agustus 2017, mengatakan, hewan kurban yang diserahkan PT Medco E&P Malaka bersama Subkonnya kini telah diterima dan nantinya akan dibagi secara merata oleh Pemkab Aceh Timur, melalui Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Aceh Timur, sebagai Panitia Pengelola Hewan Qurban Tahun 2017.

Hewan qurban yang diserahkan terdiri dari 14 ekor sapi dan 5 ekor kambing. “Kita berharap, atas penyerahan hewan kurban ini PT Medco E&P Malaka dan Subkon sebagai pekerja di Blok A, mendapat keberkahan. Semoga hewan qurban ini nantinya bermanfaat untuk masyarakat yang berhak menerimanya,” kata Rocky.

Dia juga mengucapkan terimakasih atas partisipasi perusahaan-perusahaan di Proyek Blok A terhadap lingkungan khususnya dalam penyaluran hewan kurban yang pengelolaannya dipercayakan ke Pemkab Aceh Timur.

“Jika sudah saatnya penyaluran nanti menjelang lebaran Idul Adha 1438 hijriyah, maka hewan qurban ini akan kita serahkan kepada masyarakat untuk dipotong dan dagingnya dibagikan ke masyarakat yang berhak menerimanya,” timpa Bupati Rocky.

Sementara Direktur PT Medco E&P Malaka, Eka Satria, mengatakan, hewan kurban yang disalurkan tersebut berasal dari pekerja dan perusahaan yang terlibat di Blok A. Kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian kegiatan keagamaan seraya menjalin silaturrahmi dengan masyarakat Aceh Timur. “Kita juga bagian dari masyarakat, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya kegiatan seperti ini kita melibatkan diri,” ujarnya.

Melalui kegiatan sosial tersebut juga, lanjut Eka Satria, pihaknya mengharapkan dapat meningkatkan ukhwah dalam bingkai kekeluargaan serta kedekatan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek Blok A dengan masyarakat Aceh Timur.

“Hewan kurban yang disalurkan ini berasal dari manajemen dan pekerja di Blok A, baik yang bertugas di Aceh Timur maupun di Jakarta serta kontraktor-kontraktor yang mendukung penyelesaian proyek ini seperti JEC, KELSRI, EPI, KS Drilling, dan lainnya. Hewan kurban ini juga bukti kepedulian dari seluruh perusahaan yang terlibat di Blok A kepada masyarakat Aceh Timur,” ujar Eka Satria. (sd)

Masyarakat Aceh Peringati 72 Tahun Kemerdekaan Indonesia

Banda Aceh | acehtraffic.com -- Ribuan masyarakat Aceh larut dalam peringatan 72 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Lapangan Blang Padang Banda Aceh, Kamis 17 Agustus 2017. Dalam peringatan itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf didapuk sebagai Inspektur Upacara.

Pembacaan teks Proklamasi dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada pukul sepuluh pagi. Untuk Provinsi Aceh teks yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta itu, dibaca langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Muharuddin.

Sementara itu, pembawa baki berisi bendera Merah-Putih adalah Alya Randah Aqilah Siswi SMA 10 Fajar Harapan Banda Aceh. Bertindak sebagai komandan paskibraka adalah Paju 1 Rai C, Yon Armed 17/Komposit, Letda Armed Herly Murti, Lulusan Akmil tahun 2014.

Untuk pengibar bendera Merah Putih adalah tiga siswa dari tiga sekolah berbeda. Mereka adalah Mirza Aulia Siswa SMK 1 Banda Aceh yang didapuk sebagai pembentang bendera. Yang mengulur bendera adalah Muhammad Faiz siswa SMA Negeri 3 Banda Aceh, dan Naufa Dharma siswa SMA 5 Banda Aceh sebagai penggerek bendera. 

Gubernur Irwandi mengajak seluruh masyarakat untuk memaknai 72 tahun kemerdekaan dengan rasa semangat dan optimisme yang tinggi. "Harapan saya republik ini semakin maju dan secara politik lebih stabil," kata Irwandi. 

Peringatan kemerdekaan Indonesia, kata Irwandi beriringan dengan peringatan damai Aceh. Di mana, perdamaian Aceh yang dicapai melalui perjanjian Helsinki diperingati 15 Agustus 2 hari lalu. 

"Aceh adalah bagian dari NKRI. Karena itu mari sama-sama kita membangun Aceh untuk mengejar ketertinggalan kita dari provinsi lain," kata Irwandi. Gubernur berharap ke depan Aceh menjadi provinsi leading dalam segala bidang.

Di hari perdamaian dan kemerdekaan Indonesia, Gubernur Irwandi menginstruksikan tiga hal kepada seluruh masyarakat Aceh yaitu belajar, kerja keras dan beriman (za)

Peringatan HUT Kemerdekan di Aceh Timur Berlangsung Khidmat

Aceh Timur | acehtraffic.com-  Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-72 Tahun 2017, di Kab. Aceh Timur, berlangsung khidmat, Kamis 17 Agustus 2017. Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama'un bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup).

Sementara Ketua DPRK Aceh Timur, Marzuki Ajad atau Panglima Misee, bertindak sebagai pembaca Teks Proklamasi Kemerdekaan. Upacara berlangsung di Lapangan Pusat Pemkab Aceh Timur di Idi, Kamis 17 Agustus 2017. Tamu undangan yang hadir antara lain unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Timur, Sekda Aceh Timur M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, para asisten dan staf ahli bupati, kepala SKPK dan jajarandari  lembaga vertikal lainnya.

Peserta upacara terdiri dari TNI/Polri, PNS, Satpol-PP, Satgas SAR, OKP, Mahasiswa dan pelajar SD, SMP dan SMA sederajat. Detik-detik proklamasi berlangsung tepat waktu, pukul 09:50 Wib, yang ditandai dengan bunyi sirine. Usai Upacara Bendera, para pejabat melakukan anjangsana ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Idi dan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Muna Peureulak Timur.

Anjangsana ke Rutan Idi dipimpin Ketua DPRK Aceh Timur, Marzuki Ajad alias Panglima Misee. Sementara ke YPI Al Muna Peureulak Timur dipimpin Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un atau akrap disapa Linud.

Sekda Aceh Timur, M. Ikhsan Ahyat, S.STP, M.AP, melalui Kabag Keistimewaan Aceh dan Kesra Setdakab Aceh Timur, Mujiburrahman, M.AP, mengatakan, pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih berlangsung khidmat. “Alhamdulillah, upacara peringatan detik-detik proklamasi berlangsung lancar dan tertib sesuai rencana,” katanya. (*).

Gara-Gara Himalaya, India dan Cina di Ambang Ancaman Konflik Bersenjata

India | acehtraffic.com- Pasukan militer India dan China dilaporkan tengah bersiap menghadapi kemungkinan munculnya konflik bersenjata di wilayah sengketa di Himalaya, jika solusi damai tidak berhasil disepakati. 

Dua bulan yang lalu, pasukan India menghadapi pasukan Cina yang bekerja di Dataran Tinggi Doklam, area strategis yang menjadi perbatasan antara Tibet, India, dan Bhutan. Cina menuntut agar pasukan India mundur sebelum melakukan pembicaraan, sementara India meminta setiap pihak untuk mundur dari Doklam.

South China Morning Post melaporkan, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) memiliki rencana untuk menggunakan rudal untuk melawan pasukan India jika terjadi konflik. 

"PLA tidak akan berusaha untuk berperang dengan tentara India sejak awal. Alih-alih mereka akan mengerahkan pesawat terbang dan rudal strategis untuk melumpuhkan tentara yang ditempatkan di Himalaya di perbatasan dengan Cina," kata seorang sumber kepada surat kabar tersebut tanpa menyebut nama.

Dalam pidato Kemerdekaannya pada Selasa (15/8), Perdana Menteri India Narendra Modi juga berbicara tentang kemampuan negara tersebut dalam menghadapi tantangan keamanan dari Cina. Modi tidak secara langsung merujuk pada sengketa perbatasan, namun ia menegaskan keamanan adalah prioritas pemerintah India.

"Sudah jelas keamanan negara kita adalah prioritas kami. Keamanan internal adalah prioritas kami. Baik itu laut atau perbatasan, baik itu siber atau ruang angkasa. India mampu mengatasi setiap tantangan keamanan," ungkapnya.

Profesor Steve Tsang, Direktur SOAS China Institute, mengatakan kepada The Independent, tidak mungkin kedua pihak akan melakukan aksi militer. Menurutnya, tidak ada pihak yang menginginkan terjadinya konflik pada saat ini.

"Jika disiplin militer di kedua belah pihak tetap bertahan, saya tidak mengharapkan mereka akan meningkatkan ketegangan, karena ini bukan kebijakan pemerintah. Kedua pihak tidak mau mundur tapi tidak ada pihak yang menginginkan konflik pada saat ini," ujar Tsang.

Sebuah sumber pekan lalu mengatakan, militer India telah meningkatkan kesiapan operasionalnya di sepanjang perbatasan India timur dengan Cina. Langkah tersebut diambil karena gagalnya upaya diplomatik untuk memecahkan kebuntuan sengketa kedua negara.

Cina telah berulang kali memperingatkan adanya eskalasi jika India tidak menarik pasukannya dari perbatasan. Global Times mengatakan jika Modi melanjutkan aktivitas di perbatasan, Beijing akan melakukan tindakan balasan. (republika)