acehtraffic.com - Negara multi pilot era Jokowi makin menuju titik nadir, dikendalikan KMP (Kalla-Mega-Paloh), maka praktis rezim multi pilot ini akan membingungkan rakyat. Jokowi sendiri bingung, dunia internasional sudah menilai buruk Jokowi dan rakyat tambah linglung. Demikian pandangan Nehemia Lawalata, tokoh Persatuan Alumni GMNI.
''AS dan Eropa serta masyarakat internasional menilai, rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan dengan kepemimpinan multi pilot rezim Jokowi yang juga dianggap pro-China. AS melihat Jokowi pelayan China (Beijing) dan rezim multi pilotnya membawa NKRI menuju titik nadir secara ekonomi politik,'' kata Nehemia. Berbeda di era SBY yang autopilot, kini rezim Jokowi sungguh multipilot dengan pertarungan kepentingan di dalam KIH dan istana. imbuhnya.
Para analis melihat PDIP makin tersudut karena melawan kepentingan publik, juga Nasdem dan Surya Palohnya yang bergerak menjadi operator minyak Sonangol EP. Bau sangit bisnis minyak menghantam Surya Paloh Nasdem, dan bau sangit BG menghantam Megawati PDIP. Sementara Jusuf Kalla juga dikabarkan terus mencari posisi yang pas dan kuat, karena orang-orangnya di kabinet terbukti tak kompeten dan didesak rakyat agar dirombak, diganti, dan itu mengancam kepentingan bisnis JK alias si macan tutul di kandang banteng itu.
Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.
Di saat Presiden Joko Widodo tertekan sikap petinggi KIH yang mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri, KMP hadir dan memberikan dukungan moral ke Jokowi. Tak main-main yang menemui Jokowi langsung dedengkot KMP, Prabowo Subianto. Tak pelak, manuver KMP ini mengusik 'KMP' lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, 'KMP' lainnya adalah Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kalla-Mega-Paloh selama ini dilihat cukup dominan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden Jokowi.
"Jokowi lemah, selain menghadapi KMP juga menghadapi 'KMP dua' yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya dalam acara Dialog Kebangsaan: 'Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari' yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014) lalu.
Analisis Yunarto itu tak sepenuhnya salah. Kepada Tim 9 yang dibentuknya untuk membantu penuntasan kasus KPK-Polri, Jokowi mengaku pengusulan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri bukan inisiatifnya sendiri. Kepada tim yang dipimpin oleh Syafi'i Ma'arif itu, Jokowi juga mengaku menghadapi tekanan cukup berat dari partai politik pendukungnya. | konfrontasi.com |
''AS dan Eropa serta masyarakat internasional menilai, rakyat Indonesia tidak ada lagi harapan dengan kepemimpinan multi pilot rezim Jokowi yang juga dianggap pro-China. AS melihat Jokowi pelayan China (Beijing) dan rezim multi pilotnya membawa NKRI menuju titik nadir secara ekonomi politik,'' kata Nehemia. Berbeda di era SBY yang autopilot, kini rezim Jokowi sungguh multipilot dengan pertarungan kepentingan di dalam KIH dan istana. imbuhnya.
Para analis melihat PDIP makin tersudut karena melawan kepentingan publik, juga Nasdem dan Surya Palohnya yang bergerak menjadi operator minyak Sonangol EP. Bau sangit bisnis minyak menghantam Surya Paloh Nasdem, dan bau sangit BG menghantam Megawati PDIP. Sementara Jusuf Kalla juga dikabarkan terus mencari posisi yang pas dan kuat, karena orang-orangnya di kabinet terbukti tak kompeten dan didesak rakyat agar dirombak, diganti, dan itu mengancam kepentingan bisnis JK alias si macan tutul di kandang banteng itu.
Publik menginginkan Presiden Joko Widodo tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena berstatus tersangka KPK.
Di saat Presiden Joko Widodo tertekan sikap petinggi KIH yang mendorong pelantikan Komjen Budi Gunawan dilantik jadi Kapolri, KMP hadir dan memberikan dukungan moral ke Jokowi. Tak main-main yang menemui Jokowi langsung dedengkot KMP, Prabowo Subianto. Tak pelak, manuver KMP ini mengusik 'KMP' lainnya.
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya, 'KMP' lainnya adalah Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Kalla-Mega-Paloh selama ini dilihat cukup dominan mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden Jokowi.
"Jokowi lemah, selain menghadapi KMP juga menghadapi 'KMP dua' yaitu Kalla, Mega dan Paloh. Jadi berat," kata Direktur Eksekutif Charta Politica Yunarto Wijaya dalam acara Dialog Kebangsaan: 'Menakar Kinerja Kabinet Kerja di Awal 100 Hari' yang diadakan Forum Masyarakat Katolik Indonesia Keuskupan Agung Jakarta (FMKI-KAJ) di aula Gereja St Bonaventura, Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (22/11/2014) lalu.
Analisis Yunarto itu tak sepenuhnya salah. Kepada Tim 9 yang dibentuknya untuk membantu penuntasan kasus KPK-Polri, Jokowi mengaku pengusulan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri bukan inisiatifnya sendiri. Kepada tim yang dipimpin oleh Syafi'i Ma'arif itu, Jokowi juga mengaku menghadapi tekanan cukup berat dari partai politik pendukungnya. | konfrontasi.com |
