Jakarta | Acehtraffic.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat meminta Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi kepada PT Pertamina terkait dengan kasus tukar guling tanah depo minyak Balajara antara Pertamina dan PT Pandan Wangi Sekartadji (PWS).
Anggota DPR Komisi VII Satya Wira Yudha mengatakan audit tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi kerugian kerugian negara yang diakibatkan kasus tukar guling depo Balaraja dengan PWS.
"BPK bisa terlibat dalam audit tersebut," kata Satya di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2012.
Anggota DPR Komisi VII Satya Wira Yudha mengatakan audit tersebut diperlukan untuk mengetahui potensi kerugian kerugian negara yang diakibatkan kasus tukar guling depo Balaraja dengan PWS.
"BPK bisa terlibat dalam audit tersebut," kata Satya di Jakarta, Jumat 5 Oktober 2012.
Sebelumnya, Gerakan Indonesia Baru (GIB) melaporkan dugaan melakukan pembobolan uang negara oleh Pertamina dan PWS dalam kasus depo minyak Balaraja. Modus tersebut dilakukan dengan mekanisme pembayaran ganti rugi sebesar US$6,3 juta kepada PWS. Namun, Pertamina tidak bisa menguasai aset tersebut karena masih ada permasalahan sertifikat tanah proyek depo minyak Balaraja. Kasus ini tengah ditangani aparat penegak hukum.
Menteri BUMN Dahlan Iskan juga sudah meminta direksi Pertamina menyelesaikan kasus ini.
Satya melanjutkan BUMN minyak itu seharusnya bisa menyampaikan keterangan terbuka kepada publik agar kasus lama yang terjadi sejak 1996 ini menjadi jelas duduk persoalannya.
"Public expose diperlukan agar kasus ini jelas dan tuntas, sejauh mana kerugian negara yang diakibatkan sengketa ini," tegasnya.
Selanjutnya, sambung Satya jika ditemukan indikasi adanya tindak pidana korupsi nanti harus ditindaklajuti penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, maupun KPK. "Kita tunggu tim penyidik bisa menuntaskan kasus ini," ujarnya.| AT | M | BS |
