Hasil Pilkada Aceh dari rapat
pleno KIP Aceh telah memenangkan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai Gubernur
Aceh periode tahun 2012-2017. Diluar dari pada sederetan kekerasan dan
intimidasi yang dilakukan oleh Partai Aceh dalam Pilkada.
Ini membuktikan sebagian
masyarakat Aceh masih percaya dan mendukung pasangan yang diusung oleh Partai
Aceh (PA) untuk memimpin Aceh lima tahun kedepan, Dan ini menjadi Gubernur
pertama dari sejarah Bangsa Indonesia yang di usung oleh Partai lokal, Meskipun
pasangan ini belum dilantik tapi kemenangan sudah didepan mata.
Terpilihnya pasangan ini menjadi
Gubernur Aceh yang diusung oleh Partai lokal (PA) semakin memperkokoh posisi
dipemerintahan. Mereka juga menguasai hampir sebagian kursi diparlemen Aceh
maka sudah cukuplah syarat untuk menguasai Aceh secara kepemerintahan.
Dilihat dari beberapa
pengalaman, kader-kader mereka di DPRA yang telah menjabat dua tahun lebih
belum membuahkan hasil secara maksimal, dan terlepas dari alasan banyaknya
kepentingan dari pihak eksekutif masa itu.
Disinilah keraguan penulis
apakah Aceh ini perlu Partai oposisi ?? untuk mengimbangi dominasi mengontrol
dan mencegah kesalahan pemerintah dimasa yang akan datang.
Oposisi dalam bahasa Inggris;
opposition. Dalam bahasa Latin: oppositus, opponere, (memperhadapkan,
membantah, menyanggah, menentang) menurut pakar hukum dan politik diartikan
sebagai kubu partai yang mempunyai pendirian bertentangan dengan garis
kebijakan kelompok yang menjalankan pemerintahan.
Oposisi bukan musuh, melainkan
sparing patner dalam percaturan politik. John M. Echols dan Hasan Shadili dalam
Kamus Inggris-Indonesia, Gramedia, Jakarta, 1992.
Dalam demokrasi, oposisi
dianggap sesuatu yang sangat diperlukan, sehingga oposisi dalam parlemen
melembaga secara resmi.
Sebab oposisi menjalankan suatu
fungsi yang sangat vital dan penting yaitu check and balances, mengontrol
pemerintah yang didukung mayoritas, menguji kebijakan pemerintah dengan
menunjukkan titik-titik kelemahannya, mengajukan alternatif atau solusi. B.N.
Marbun, SH., dalam Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1996.
Kita lihat saja dari beberapa
partai politik yang ada diparlemen sekarang baik Partai Nasional maupun Partai
lokal hampir tidak ada yang mengarah ke oposisi apalagi oposisi sebenarnya,
agar bisa lebih bebas mengontrol dan mendorong percepatan pembangunan.
Dalam kondisi kekinian Aceh sekarang dengan
tidak adanya oposisi apakah sudah ada jaminan Pemerintahan sekarang dan kedepan
akan bagus sesuai dengan harapan rakyat? Tentunya jawaban ada pada diri kita
masing-masing.
Walaupun demikian harapan kita
rakyat, kedepan Aceh ini lebih baik dibawah kepemimpinan calon Gubernur
terpilih untuk membawa Aceh kearah kejayaan.
Seperti saat janji dalam kampanye
semoga dapat terealisasi, Agar kepercayaan Rakyat Aceh terhadap Partai Aceh
dapat terjaga dan bukan malah kecewa dengan berjuta janji-janji. [*]
Penulis Ilham Manzis Mahasiswa
Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Almuslim Kab. Bireuen
0 komentar:
Posting Komentar