Awas! Pendanaan Parpol Bisa Menjadi 'Bom Waktu' Korupsi

Jakarta | Acehtraffic.com - Partai politik belum memiliki laporan yang jelas mengenai sumber penerimaan dan penggunaan dananya. 

Praktek demikian sangat rawan bagi masuknya dana-dana suap atau hasil korupsi proyek tertentu yang melibatkan politisi parpol bersangkutan. Jika terus dibiarkan, tak ubahnya 'bom waktu' korupsi.

Demkian disampaikan Koordinator ICW Danang Widoyoko dalam acara refleksi pemberantasan korupsi tahun 2011 dan proyeksi tahun 2012. Acara berlangsung di Kantor ICW, Jl Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Minggu 29 Januari 2012.

"Tahun 1999 kasus Bank Bali mencuat, lalu cek pelawat terkait PDIP, setelah SBY menang muncul skandal Nazaruddin. Mungkin beberapa tahun setelah pemilu nanti akan terungkap skandal besar lagi," papar Danang tentang contoh kasus rawannya pendanaan parpol.

Meski kasus-kasus yang dicontohkannya terjadi pada watu berlainan dan pelaku yang berbeda, namun memiliki kesamaan. Yaitu terungkap setelah Pemilu digelar.

Menurut Danang, kecenderungan ini bisa dicegah bila keuangan parpol transparan. Sumber-sumber dana mereka dicatat rapih dan dilaporkan secara berkala penggunaannya.

Namun yang terjadi saat ini adalah ketidakseriusan parpol untuk melakukan itu. Salah satu indikasinya, kata Danang, saat ICW meminta laporan keuangan parpol, namun tidak direspons secara maksimal.

"Kami sampai harus membawanya ke Komisi Informasi Pusat, tapi tidak semuanya hadir. Ada yang melaporkan tapi hanya satu lembar," jelasnya.

"Kalau perusahaan ada versi sangat sederhana, partai susah, masih ada problem mendasar. Ini menyimpan bom waktu korupsi politik. Nanti habis pemilu ada lagi terus-terusan," sambungnya.

Karena itu, ICW meminta parpol lebih transparan membuka keuangannya. Tidak hanya saat kampanye saja, melainkan juga laporan selama parpol itu ada.

"Karena semua pejabat negara ditentukan dari partai politik, yang bisa mencalonkan diri sebagai jadi presiden juga dari parpol. Presiden adalah lambang negara, artinya parpol jadi pilar penting demokrasi," tuturnya.| AT | DT |