Surabaya | Acehtraffic.com - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengerahkan petugasnya untuk menjelaskan bahwa vaksin polio dan campak yang digunakan dalam kampanye imunisasi yang sedang dilakukan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan pos pelayanan kesehatan terpadu (Posyandu) saat ini di seluruh daerah di Jawa Timur, halal dan aman dari kandungan babi.
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Mudjib Affan mengatakan, pengerahan petugas ke berbagai daerah itu dilakukan setelah terjadi penolakan dari masyarakat Lumajang dan Blitar. Para orang tua di dua daerah tersebut tidak bersedia anak mereka mendapatkan imunisasi polio dan campak dengan alasan vaksinnya mengandung unsur babi. "Untuk membantu kami menjelaskan masalah tesebut, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kami ajak serta,” ujarnya, Jumat, 21 Oktober 2011.
Jawa Timur merupakan salah satu dari 17 provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran program Kampanye Imunisasi Tambahan Campak dan Polio 2011. Pencanangan program tersebut dilakukan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2011, dan akan berlangsung selama sebulan hingga 18 November 2011.
Kampanye Imunisasi Tambahan Campak dan Polio kali ini merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir. Pada tahap ketiga ini, sebanyak 15.249.183 bayi dan balita atau sekitar 65 persen dari keseluruhan jumlah bayi dan balita di Indonesia, menjadi target imunisasi.
Menurut Endang, kasus penyakit polio sudah tidak ditemukan di Indonesia sejak 4-5 tahun belakangan. Namun Indonesia harus tetap mewaspadai penyebaran jenis penyakit tersebut. Jika tidak mewaspadainya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus menyiapkan anggaran Rp 13 miliar hingga Rp 14 miliar untuk menanganinya. "Kasus polio di India masih banyak, bisa saja terbawa ke Indonesia. Pertukaran penyakit bisa terjadi di mana-mana," ujarnya.
Mudjib Affan menjelaskan, sejak tahun 2006, di Jawa Timur sudah dinyatakan negatif dari campak dan polio. Namun imunisasi tetap harus dilakukan untuk menghindarkan anak usia 0-9 bulan dari penyakit polio dan anak usia 1-5 tahun dari penyakit campak.
Itu sebabnya Dinas Kesehatan harus bekerja keras agar program imunisasi campak dan polio terlaksana dengan lancar di seluruh daerah di Jawa Timur.
Mudjib Affan mengakui bahwa katalisator atau media untuk uji coba vaksin polio dan campak, yakni untuk mengetahui dampak atau kejadian ikutan pasca-imunisasi, dilakukan pada babi. Namun Mudjib menjamin vaksin yang diberikan kepada anak tidak terkontaminasi babi. ”Hewan babi dipilih karena struktur gennya hampir menyerupai gen manusia. Tapi itu hanya untuk media tes,” paparnya.
Menghadapi kendala isu babi tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga minta peran serta MUI, tokoh masyarakat, dan para kiai di daerah, untuk ikut menjelaskannya kepada masyarakat. "Jangan sampai kesalahan informasi ini membuat program imunisasi gagal," ucap Soekarwo. | AT | RD | TI
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur Mudjib Affan mengatakan, pengerahan petugas ke berbagai daerah itu dilakukan setelah terjadi penolakan dari masyarakat Lumajang dan Blitar. Para orang tua di dua daerah tersebut tidak bersedia anak mereka mendapatkan imunisasi polio dan campak dengan alasan vaksinnya mengandung unsur babi. "Untuk membantu kami menjelaskan masalah tesebut, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) kami ajak serta,” ujarnya, Jumat, 21 Oktober 2011.
Jawa Timur merupakan salah satu dari 17 provinsi di Indonesia yang menjadi sasaran program Kampanye Imunisasi Tambahan Campak dan Polio 2011. Pencanangan program tersebut dilakukan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih di Jakarta, Selasa, 18 Oktober 2011, dan akan berlangsung selama sebulan hingga 18 November 2011.
Kampanye Imunisasi Tambahan Campak dan Polio kali ini merupakan tahap ketiga atau tahap terakhir. Pada tahap ketiga ini, sebanyak 15.249.183 bayi dan balita atau sekitar 65 persen dari keseluruhan jumlah bayi dan balita di Indonesia, menjadi target imunisasi.
Menurut Endang, kasus penyakit polio sudah tidak ditemukan di Indonesia sejak 4-5 tahun belakangan. Namun Indonesia harus tetap mewaspadai penyebaran jenis penyakit tersebut. Jika tidak mewaspadainya, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus menyiapkan anggaran Rp 13 miliar hingga Rp 14 miliar untuk menanganinya. "Kasus polio di India masih banyak, bisa saja terbawa ke Indonesia. Pertukaran penyakit bisa terjadi di mana-mana," ujarnya.
Mudjib Affan menjelaskan, sejak tahun 2006, di Jawa Timur sudah dinyatakan negatif dari campak dan polio. Namun imunisasi tetap harus dilakukan untuk menghindarkan anak usia 0-9 bulan dari penyakit polio dan anak usia 1-5 tahun dari penyakit campak.
Itu sebabnya Dinas Kesehatan harus bekerja keras agar program imunisasi campak dan polio terlaksana dengan lancar di seluruh daerah di Jawa Timur.
Mudjib Affan mengakui bahwa katalisator atau media untuk uji coba vaksin polio dan campak, yakni untuk mengetahui dampak atau kejadian ikutan pasca-imunisasi, dilakukan pada babi. Namun Mudjib menjamin vaksin yang diberikan kepada anak tidak terkontaminasi babi. ”Hewan babi dipilih karena struktur gennya hampir menyerupai gen manusia. Tapi itu hanya untuk media tes,” paparnya.
Menghadapi kendala isu babi tersebut, Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga minta peran serta MUI, tokoh masyarakat, dan para kiai di daerah, untuk ikut menjelaskannya kepada masyarakat. "Jangan sampai kesalahan informasi ini membuat program imunisasi gagal," ucap Soekarwo. | AT | RD | TI
0 komentar:
Posting Komentar