Padang | acehtraffic.com- Kebijakan pembangunan Taman Nasional (TN)
periode 2011 hingga 2014 Kementerian Kehutanan, diarahkan pada optimalisasi
pembangunan kelembagaan pada 19 TN dengan prioritas 9 TN. Serta pembangunan 31
TN business as usual (BAU).
Menurut Menteri Kehutanan Zulkufli Hasan, investasi yang
dibutuhkan sebesar Rp 21,1 triliun, yang bersumber dari swasta dan publik.
"Dengan investasi itu, devisa yang akan diperoleh sebesar Rp 39,77
triliun," ujarnya saat menghadiri wisuda periode I tahun akademik
2012-2013 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Sabtu 18 Mai 2013 di
Padang.
Kata Zulkifli, proyeksi itu juga akan menyerap enam juta
tenaga kerja baru, yang sebagian besar ada masyarakat di dalam dan di sekitar
hutan tersebut.
Taman Nasional merupakan salah satu satu target pembangunan
kehutanan ke depan. Sebab, kata Zulkifli, Indonesia memiliki Taman Nasional
seluas 16,32 juta hektar. "Pastinya ini memiliki potensi ekonomi,"
ujarnya.
Berdasarkan hasil pertemuan Forum Ekonomi Dunia Asia Timur
(WEF-EA) Juli 2011 lalu, terdapat peluang investasi baru di Indonesia sekitar
US$ 10 miliar. Hal ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru di negara
ini. Dan berimplikasi terhadap sektor perekonomian. "Ini harus kita
sikapi. Dengan menyediakan fasilitas wisata alam," ujar Zulkifli.
Zulifli mengaku, kebijakan ini diarahkan kepada pemanfaatan
kondisi lingkungan berupa pembanfaatan wisata alam, air, energi terbarukan
serta stok karbon. "Kita ketahui, nilai manfaat ekonomi kawasan konservasi
dapat diperoleh berdasarkan sumber dan prosesnya dalam bentuk nilai penggunaan
(use value) dan nilai bukan penggunaannya," ujarnya.
Berdasarkan perhitungan, dalam kawasan konservasi di
Indonesia terdapat masa air komersial sebesar 6,7 miliar m3, potensi gas bumi
sebesar 29,5 giga ton watt. Lalu, juga potensi energi mikro hydropower dan
nilai ekonomi dari wisata alam.
Makanya, kata Zulkifli, dengan potensi ekonomi yang besar
ini, diperlukan perubahan paradigma pengelolaan hutan. Pasalnya, selama ini
taman nasional lebih dikenal sebagai wilayah perlindungan atau pengawetan
ekosistem dan plasma nuftah. Namun, peran ekonominya belum dimanfaatkan dengan
optimal.
"Pengelolaan ini harus kita arahkah kepada sinergitas
antara konservasi, penyangga kehidupan, dan pembangunan lestasi. KOnservasi
dapat memberikan keuntungan di luar batas-batas, seperti administrasi, negera,
masyarakat dan generasi," ujarnya.
Pembangunan kehutanan ke depan harus fokus dan menjamin
keberadaan hutan dan keberlangsungan pembangunan sektor lainnya. Serta berpihak
terhadap pro-growth, pro jobs, pro poors dan pro environment.
"Makanya saya menetapkan kebijakan makro, bahwa
pembangunan hutan harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini sangat
mendukung komitmen Presiden dalam mewujudkan pertumbuhan berkelangjutan yang
berkeadilan," ujarnya. | AT | R | TEMPO|
